Disnakertrans: THR Boleh Dicampur dengan Barang

-

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mempersilakan kepada perusahaan untuk mengganti pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan barang. Akan tetapi, penggantian tak boleh lebih dari 25 persen dari nilai THR yang seharusnya diterima karyawan. 

Kepala Disnakertrans Provinsi Banten Al Hamidi mengatakan, THR merupakan kewajiban yang wajib diberikan perusahaan kepada karyawannya. Agar kewajiban itu bisa dijalankan, perusahaan diberikan opsi pemberian THR yaitu dengan uang secara penuh maupun sebagian diganti dengan barang.

“Bisa uang penuh atau sebagiannya diganti dengan barang. Enggak bisa barang semua, hanya sebagian saja,” ujarnya pada Rabu (6/6/2018).

Ia menjelaskan, adapun aturan penggantian sebagian THR dengan barang maksimal nilainya tak boleh lebih dari 25 persen dari besaran THR yang harus diterima karyawan. Kewajiban perusahaan itu juga harus diberikan maksimal pada H-7 Hari Raya Idul Fitri. 

''Kadang ada saja perusahaan yang nakal, memberi THR dalam bentuk barang (secara penuh). Surat edaran sudah disampaikan ke perusahaan,” katanya. 

Agar semua perusahaan menjalankan kewajibannya, kata dia, Disnakertrans juga telah mendirikan posko pengaduan THR. Posko sendiri bertempat di Kantor Disnakertrans, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang.

“Kita juga tetap mengawasinya melalui para pengawas ketenagakerjaan. Seperti tahun-tahun sebelumnya kita tetap buka posko pengaduan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Al Hamidi, posko tidak hanya diperuntukan bagi pekerja dan serikat buruh semata. Fasilitas itu juga digunakankan oleh perusahaan yang diwajibkan melapor jika tak sanggup membayar THR.

“Laporkan saja, kan posko pengaduan itu tujuan bukan hanya mengadukan persoalan. Posko juga berfungsi untuk konsultasi, kan belum tentu semua perusahaan paham permasalahannya. Istilahnya posko itu (diperuntukkan) bagi buruhnya, serikat pekerja atau perusahaan itu sendiri,” tuturnya.

Perusahaan yang melapor nantinya akan dilakukan penelusuran terkait klaimnya yang tak sanggup membayar THR. Untuk saat ini tanda-tanda adanya perusahaan yang tak sanggup membayar THR belum terlihat.

“Biasanya setelah H-7, itu baru ada yang mengadu. Tahun-tahun kemarin ada pengaduan tapi karena kami sudah turun akhirnya dibayar tuntas,” ujarnya