Gubernur WH: Pengangguran Harus Ditangani Secara Sinergis

-

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menyatakan bahwa persoalan pengangguran di Provinsi Banten yang saat ini menduduki posisi runner up (kedua tertinggi) secara nasional harus menjadi perhatian bersama. Oleh karenanya, penanganannya pun membutuhkan sinergi antar seluruh pihak baik pada tingkatan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Banten maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

Hal itu disampaikan Gubernur WH saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2019 di Horison Ultima Ratu, Jalan KH. Abdul Hadi nomor 66, Kota Serang, Selasa (10/4/18).

Menurut Gubernur, serbuan para pencari kerja dari luar provinsi mengakibatkan persaingan bagi pencari kerja asal Provinsi Banten sendiri yang kurang mampu bersaing. Sehingga meningkatkan angka pengangguran Provinsi Banten setiap tahunnya. Pengangguran terbuka saat ini mencapai 9,9 persen,  meskipun saat ini telah ada 14 ribu industri namun tetap belum mampu memecahkan masalah.

“Pengangguran terbuka terjadi karena tidak tersedianya industri yang sesuai dengan keterampilan masyarakat, disamping juga ada ketidaksungguhan dari para pencari kerja untuk membangun keterampilannya,”ungkap Gubernur  

Sementara, lanjut Gubernur, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) belum cukup memberikan kontribusi terhadap angka pengangguran karena lulusannya tidak menyediakan atau memasok tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan industri di Banten. Ditambah, keterbatasan tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas yang membuat mereka tidak berdaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.

“Belum lama ini Wakil Gubernur Banten bersama Menteri Perindustrian Republik Indonesia mengambil langkah strategis kebijakan-kebijakan pemerintah pusat berupaya agar terhubungnya antara pendidikan dan industri (link and match). Kita berharap kepada pemerintah pusat dengan upaya meningkatkan kualitas sekolah melahirkan tenaga-tenaga banten yang berkualitas sehingga dapat mengurangi angka pengangguran,”paparnya

Persoalan kedepan, ujar Gubernur, bagaimana pemerintah mampu menumbuhkan kreativitas, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, salah satunya dengan telah sepakatnya pemerintah provinsi dengan DPRD Provinsi Banten dalam optimalisasi program percepatan pembangunan infrastruktur pada 2018. Meskipun dalam pelaksanaan mengalami beberapa kendala seperti kesiapan aparatur dalam menyiapkan pertumbuhan ekonomi terencana termasuk juga membangun komunikasi dengan para petani, para pengusaha yangb memang memerlukan waktu.

“Hal ini mengakibatkan perlambatan atau tidak tercapainya progres karena memerlukan waktu, sehingga penyerapan pada periode pertama cukup rendah yakni 12 – 13 persen, namun ada kendala lain yakni sistem non tunai karena tidak bisa kita serap dalam waktu yang lebih singkat. Kalaulah Gubernur dan Wakil Gubernur bersama DPRD sudah bisa membangun dan menyelesaikan 169 dalam dua atau tiga tahun ini, maka kedepan kita harus mendorong dan membantu kabupaten/kota untuk menyelesaikan program infrastruktur yang ada di kota dan kabupaten itu sendiri,”terangnya

Oleh karenanya, Gubernur WH Mengingatkan perlunya rekonsiliasi dan koordinasi pemerintahan di tingkat bawah mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten serta kota. Dari tahun ke tahun, perencanaan sering kali hilang dari apa yang sudah didiskusikan dari bawah. Begitu juga menjadi kesepakatan di tingkat provinsi ketika dibawa ke tingkat pusat  ketika hasil rekonsiliasi dan koordinasi hilang dari Musrenbang tingkat nasional.

“Musrenbang dan RKPD tahun 2019 harus memberikan manfaat serta memikirkan tentang Banten hari ini dan Banten yang akan datang. Kita harus bisa memahami dan merasakan tentang denyut nadi masyarakat, apa yang menjadi keinginan, aspirasi serta hajat masyarakat. Sehingga apa yang kita lakukan nanti betul-betul memenuhi hasrat dan keinginan masyarakat,”tutup Gubernur.