Press Realease

Optimalkan Retribusi Pemanfaatan Bahu Jalan, Bapenda Tingkatkan Kerjasama dengan Dinas PUPR

Photo Name

Sesuai dengan arahan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengimbau OPD penghasil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor retribusi daerah. Khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah dari pemanfaatan bahu jalan, Bapenda akan meningkatkan kerjasama dengan OPD terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kami akan membantu dalam pendataan potensi-potensi seperti persil atau akses masuk dan baligho atau reklame yang mungkin belum terdata pada wilayah jalan kewenangan provinsi Banten sepanjang 762,02 km dengan 77 ruas jalan. Dengan cara memberikan tugas kepada 11 UPTD PPD Bapenda untuk melakukan hal tersebut yang nanti hasilnya akan diserahkan kepada Dinas PUPR untuk ditindaklanjuti,”ujar Kepala Bapenda Provinsi Banten Opar Sohari pada Selasa (10/9/2019).

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, realisasi retribusi yang tersebar di 11 organisasi perangkat daerah (OPD) baru 43 persen dari target Rp18,5 miliar. Sementara, 11 OPD penghasil yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Badan Penghubungan, Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Tenaga Kerja. Berikutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan HIdup dan Kehutanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bapenda sebagai koordinator.

OPD itu, ada beberapa OPD yang sudah mencapai target bahkan melebihi. Namun, ada juga yang masih dalam proses. Hampir semua sudah berjalan, tapi ada yang optimal. Kami harapkan teman-teman OPD dapat mengoptimalkannya,” jelasnya

 

Namun, tambahnya, Gubernur Banten Wahidin Halim mengarahkan agar potensi pendapatan asli daerah (PAD) terus digali. Selama ini, PAD Provinsi Banten paling banyak berasal dari pajak daerah, terutama Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini, realisasi pajak daerah sendiri sudah mencapai 65 persen dari target Rp11,83 triliun. “Untuk PKB sendiri targetnya Rp7,34 triliun. sebanyak 63 persen dari target pajak secara keseluruhan,” terangnya.

Berbeda dengan pajak yang sifatnya memaksa, ia mengatakan, retribusi adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. “Retribusi tidak bisa dipaksakan, tapi potensinya bisa digali,” tutur Opar.

Opar menjelaskan, upaya yang akan dilakukan Bapenda dalam optimalisasi PAD khususnya restribusi berikutnya yaitu akan melakukan sosialisasi Perda Retribusi kepada pihak wajib retribusi yang berada pada wilayah jalan kewenangan Provinsi Banten, agar para pengusaha atau masyarakat yang mempunyai usaha komersil pada wilayah kewenangan jalan provinsi Banten dapat mengetahui kewajibannya membayar retribusi pemanfaatan bahu jalan sesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Banten nomor 1 tahun 2018 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018, ada tiga jenis retribusi yang dikelola Pemprov, yakni jasa usaha, jasa umum, dan perizinan tertentu.

Kata dia, ada beberapa potensi untuk PAD yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun, hal itu tak tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Untuk itu, pihaknya hanya mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Selama belum ada revisi, kami tidak bisa pungut,” tuturnya.

Opar mengatakan, optimalisasi PAD dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Kepala Dishub Provinsi Banten Tri Nurtopo mengaku, realisasi retribusi yang dikelola Dishub mencapai 106 persen dari target Rp196 juta. Retribusi yang dikelola Dishub baru hanya satu jenis layanan saja yakni angkutan umum. “Kami akan terus menggali potensi. Salah satunya menunggu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat,” terangnya. (PRESS RELEASE HUMAS PEMPROV BANTEN)