April

16 april 2018

PRESS RELEASE

Wagub Minta Kemenkumham Kanwil Banten Lakukan Terobosan Pelayanan Warga

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten melakukan terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat Banten di bidang hukum dan HAM. Menurut Wakil Gubernur, warga Banten membutuhkan pelayanan di bidang hukum dan HAM yang bisa dengan mudah diakses, baik secara waktu maupun biaya.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy saat menghadiri acara pisah sambut Kepala Kemenkumham Kanwil Banten di hotel Ratu Ultima Horison, Kota Serang, Senin (16/4/2018). Menurut Wakil Gubernur, apabila sektor-sektor lain saat ini sudah menggunakan berbagai macam aplikasi digital dalam rangka pelayanan publik atau dapat diakses masyarakat secara online. Wakil Gubernur berpendapat bahwa di bidang hukum dan HAM, masyarakat juga sangat membutuhkan inovasi tersebut.

Dalam acara tersebut, diserahterimakan jabatan Kepala Kemekumham Kanwil Banten dari Ajub Suratman kepada Dewa Putu Gede. Ajub berikutnya akan menjabat sebagai Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri di Kemenkumham. Sementara itu, untuk diketahui Dewa sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kemenkumham Kanwil Jogjakarta.

Lebih jauh, Wakil Gubernur meyakini jika Kemenkumham Kanwil Banten sejauh ini juga sudah melakukan peningkatan-peningkatan pelayanannya termasuk mempermudah akses masyarakat melalui platform digital. Namun demikian, Wakiul Gubernur juga meminta hal itu bisa lebih ditingkatkan serta disosialisasikan secara masif sehingga warga Banten bisa mengetahuinya.

Wakil Gubernur memaparkan bahwa kantor Kemekumham di daerah secara garis besar memiliki tiga fungsi pelayanan. Ketiganya adalah yang meliputi bidang pemasyarakatan dengan secara teknis mengelola lembaga-lembaga pemasyarakat, dan bidang keimigrasian, serta bidang pelayanan hukum dan HAM itu sendiri. Terkait bidang pemasyarakatan, Wakil Gubernur menyoroti sejumlah persoalan klasik di lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang selama ini terus terjadi, seperti persoalan over capacity dan persoalan masih banyak ditemuinya fakta bahwa lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang menyuburkan bisnis narkoba dan penyebaran faham radikalisme.

Wakil Gubernur atas nama Pemprov Banten berharap agar Kemenkumham Kanwil Banten misalnya bisa memiliki terobosan terkait persoalan-persoalan tersebut dan bisa menjadi prototype bagi Kemenkumham Kanwil lainnya di Indonesia.

Sebelumnya, saat membacakan sambutan Gubernur Banten Wahidin Halim dalam acara tersebut, Wakil Gubernur mengatakan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yaitu koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi. Sehingga, kelancaran pelaksanaan tugas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi kelancaran pembangunan daerah dapat terwujud.

Berkenaan dengan hal tersebut, lanjut Wakil Gubernur, Pemprov Banten mengajak Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten yang baru beserta jajaran untuk bersama-sama melakukan pembaharuan, sekaligus menciptakan terobosan inovasi yang mampu memberikan solusi berbagai permasalahan di bidang hukum dan HAM, sebagai upaya bersama untuk memantapkan gerak pembangunan bangsa termasuk di Provinsi Banten. Termasuk dalam kerangka eksistensi untuk mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

Wakil Gubernur melanjutkan, hubungan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten selama ini telah berjalan dengan baik, khususnya dalam pembangunan hukum yang terkait dengan kebijakan pembentukan hukum, keimigrasian, bidang pemasyarakatan serta penguatan dan pelayanan hak asasi manusia.

                                                 Serang, 16 April 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

PRESS RELEASE

Nomor : 480/16.1-PR.DISKOMINFO/2018

Gubernur : Kerja itu Ibadah

Kalau selama ini banyak yang menganggap dan bertanya saya Gubernur dalam jangka waktu satu tahun ini sudah mengerjakan apa saja, saya belum bisa jawab secara detail, karena tidak semudah yang diduga oleh orang-orang selama ini. Karena secara bersama-sama saya perlu merubah dan membangun paradigma (cara pandang orang terhadap lingkungannya dalam berpikir dan bersikap), mindset para pegawai, sumber daya lainnya, menata system dan kondisi lainnya yang perlu ada perubahan bersama-sama dengan gerak pembangunan lainnya baik fisik maupun non fisik. “Membangun Banten ini tidak bisa simsalabim langsung berubah”.

Hal ini disampaikan Gubernur Banten saat memberikan sambutan dalam acara Istighosah, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan MTQ ke 15 tingkat Provinsi Banten, dimana tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan Pawai Ta’ruf namun tahun ini digelar istighosah yang dipusatkan di Masjid Raya Al Bantani KP3B, Serang Prov Banten, pada hari Senin (16/04). Selain Istighosah, jamaah juga diajak khataman Al Qur’an Juzz 30, dan Shalat Dhuha berjamaah dan berdzikir bersama dengan imam dan dipimpin langsung oleh dengan Imam Abuya Muhtadi. Istighosah ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Ranta Suharta, seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, serta ribuan Aparatus Sipil Negara (ASN), para ulama dan santri.

Selanjutnya Gubernur mengatakan, jika saat ini banyak orang yang stress itu bukan hanya karena penyakit darah tinggi saja, bisa saja stress diakibatkan macet, atau karena banyak keinginan tapi belum tercapai, sehingga pusing sendiri. Ada juga yang stress karena tidak dilantik, dan itu kadarnya berbagai macam, ada yang minimal dan maksimal, dan semua itu bagaimana hati kita menanganinya. Kalau dokter menyarankan cara-cara medis, tapi kalau Rasulullah menyarankan jika kita emosi dan stres untuk wudhu, shalat dan perbanyak berzikir. “Jadi kalau ingin sehat bebaskan pikiran yang menekan diri kita sendiri, sambil doa dan dzikir, kebiasaan saya selalu membaca hasbunallah wani’mal wakiil, ni mal maula waniman nasiir”. Ujar Gubernur, seraya mengajak dan memimpin jamaah yang rata-rata para pegawai Pemprov untuk berszikir.

Karena itu, menurut Gubernur, pada kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an (MTQ) tahun 2018 ini, pihaknya mengagendakan istighosah sebagai penawar stress yang sering alam dan untuk mensyukuri segala sesuatu yang telah diperoleh. “Dalam menjalani kehidupan kita harus tetap dalam kesabaran dan penuh rasa syukur,” tanda Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan agar para pegawai kerap bershodaqoh dan perlu menata hati kita sendiri, kalau ada yang mengkritisi, gubernur mengaku menjadikannya sebagai obat dan untuk membangun perbaikan pada diri sendiri. “Walaupun Tunjangan belum naik, kita tetap bersyukur dan tetap rajin shodaqoh. Jangan banyak mengeluh, Kerja itu ibadah, tanamkan itu. Sehingga selain bisa meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT, kita tidak mudah putus asa.”

Kegiatan semacam istighosah ini perlu dan harus diikuti oleh para pegawai Pemprov. “Yang ikhlas ikuti acara istighosah ini, semua dari diri kita masing-masing. jangan hanya karena ngejar absennya aja.” Setelah tadi kita sama-sama membaca Al Qur’an 1 juzz, Nanti malam ikuti pembukaan dan kegiatan MTQ, agar hati segar, daripada ke Mall.”

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

                    KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

                                                                                   Ttd

                                            Drs. H. AMAL HERAWAN BUDHI, MM., M.Pd.

                                                                NIP. 19660624 200212 1 002

18 April 2018

PRESS RELEASE

Wagub Ingin Gerakkan Perekonomian Banten dari Desa

Wakil Gubernur (Wagub) Banten Andika Hazrumy secara resmi membuka kegiatan Seleksi Karang Taruna Percontohan Tingkat Desa se-Provinsi Banten 2018 di aula gedung Dinas Sosial Pemprov Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Selasa (17/4/2018). Wagub meyakini kolaborasi antara pemuda dan desa adalah salah satu kunci untuk menggerakkan perekonomian daerah seperti Banten.

Wagub berharap, seleksi Karang Taruna Percontohan Tingkat Provinsi Banten dapat menguatkan segenap potensi sosial untuk pemberdayaan masyarakat. Dengan pemberdayaan ini, dapat memungkinkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat berdaya yang menciptakan peluang khususnya di wilayah perdesaan.

Diungkapkan Wagub yang juga selaku Ketua Karang Taruna Banten ini, hampir 80 persen wilayah administrasi di Provinsi Banten merupakan wilayah desa, dimana dari 1.551 wilayah administrasi kelurahan dan desa di Provinsi Banten, sebanyak 1.238 desa dan 313 kelurahan.  Menurutnya, pembangunan pedesaan memegang peranan penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Wagub menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigari RI, indeks desa membangun tahun 2015 Provinsi Banten mencapai 0,581 atau di atas rata-rata nasional yang sebesar 0,566. Namun demikian, dari 1.238 desa di wilayah Provinsi Banten baru 53 desa (4 %) yang masuk dalam kategori desa mandiri. Sedangkan 396 desa (32 %) termasuk kategori desa berkembang, dan 674 (55 %) dikategorikan desa tertinggal.  Oleh karenanya, melalui kegiatan Karang Taruna Percontohan diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa menuju desa maju dan mandiri untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah di Provinsi Banten.

Wagub menambahkan, berdasarkan data BPS Provinsi Banten yang menunjukkan Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Banten pada tahun 2017 yang telah mencapai 71,42 atau meningkat 0,46 poin dibanding tahun 2016 yang sebesar 70,96. Disebutkan, Kota Tangerang Selatan memiliki nilai IPM tertinggi yaitu 80,84 dan Kabupaten Lebak terendah yaitu 62,95. Berdasarkan data tersebut, Provinsi Banten menduduki peringkat ke-8 pencapaian IPM secara nasional. Akan tetapi, disparitas antar wilayah di Provinsi Banten masih tinggi. Hal ini dapat terlihat dari ketimpangan capaian IPM antara satu kabupaten dengan kabupaten lain atau satu kota dengan kota yang lain tidak merata.

Wagub merinci, capaian IPM Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 sebesar 63,82 dan IPM Kabupaten Lebak tahun 2017 sebesar 62,95, atau kontras berbeda dengan capaian IPM Kota Tangerang pada tahun 2017 sebesar 77,01 dan IPM Kota Tangerang Selatan yang mencapai 80,84.

Disamping itu, lanjut Wagub, dengan kegiatan ini diharapkan dapat mengetahui potensi para generasi muda di Banten. Karena, pada prinsipnya Karang Taruna harus mampu melecut kemandirian dan kreatifitas dari generasi muda yang ada di Provinsi Banten. Selain itu, Karang Taruna juga harus bisa menjadi gerakan sosial di tengah masyarakat. Dengan begitu, Karang Taruna akan terasa manfaat dan kehadirannya. menjadi pelopor Karang Taruna yang mempunyai garapan yang jelas. Kedepan, Wagub berharap program dari Karang Taruna bisa bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Karena menurutnya, dengan bersinergi akan lebih banyak hal yang bisa dilakukan demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi Karang Taruna Percontohan tingkat desa/kelurahan di Provinsi Banten Asep Mulya Hidayat mengatakan, tim akan bekerja dalam waktu kurang lebih 25 hari untuk menjaring peserta seleksi Karang Taruna Percontohan se-Provinsi Banten. Tahapan seleksi akan dilakukan mulai dari seleksi administrasi, interview dan expose kegiatan hingga Kunjungan lapangan.

Dikatakan Asep, kegiatan ini bertujuan untuk mencari potensi-potensi Karang Taruna dengan ciri khas daerahnya. Berikutnya, lanjut Asep, karang taruna percontohan akan mendapatkan pembinaan secara langsung oleh Karang Taruna Provinsi Banten dalam mengembangkan kegiatan atau usaha-usaha yang telah dikembangkan saat ini. Pihaknya akan mencari 40 Karang Taruna desa/kelurahan sebagai percontohan dalam mengembangkan potensi  Karang Taruna di Provinsi Banten.

                                                Serang, 18 April 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

                                                        Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

                                                                    NIP. 19660624 200212 1 002

21 April 2018

PRESS RELEASE

Contoh Suku Baduy, Gubernur Minta Masyarakat Banten Lestarikan Alam

Gubernur Banten Wahidin Halim secara khusus memberikan pesan kepada seluruh masyarakat Banten agar dapat mencontoh prilaku masyarakat suku baduy dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai pusat kehidupan. Hal itu disampaikan Gubernur saat membuka prosesi serah terima 1.388 masyarakat suku Baduy dalam ritual Seba yang dipusatkan di Alun-alun Barat Kota Serang, Sabtu (21/4/2018).

"Janganlah kita merusak alam, jangan merusak pantai, jangan merusak gunung-gunung yang memberikan kontribusi bagi kehidupan kita. Alam bagi masyarakat Baduy adalah hal penting dan strategis sebagai sumber kehidupan" kata Gubernur

Gubernur juga menyampaikan apresiasinya bagi masyarakat Baduy yang sampai saat ini masih bisa menjaga budaya dan tradisi turun temurun, ditengah hiruk pikuk kehidupan kota yang sudah terjamah oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

"Disana, tidak ada ujaran kebencian mereka hidup damai, mereka tentram. Mereka tidak terpengaruh budaya luar dan termasuk budaya-budaya lainnya. Mereka adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kelestaraian alam. Saya sebagai Abah Gede, sebagai Gubernur Banten mengucapkan selamat datang, saya selalu berdoa semoga saudara-saudara kita semua dari Desa Kanekes Suku Baduy tetap mempertahankan tradisinya" ungkap Gubernur

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga meminta kepada kepala daerah di tingkat kabupaten/kota untuk mampu bersinergi dalam pengembangan budaya dan wisata di Provinsi Banten.

"Seba Baduy harus mampu menjadi ikon dan pengembangan budaya. Kalau dikelola dengan baik akan bisa mengalahkan daerah-daerah lainnya Kita punya Bandara, yang saya kira itu sangat memudahkan akses bagi wisatawan untuk berkunjung ke Banten" kata Gubernur

Sementara itu, Ketua Pelaksana Calendar of Event Kementerian Pariwisata Esthy Reko Astuti sangat mengapresiasi langkah Pemprov Banten dalam penyelenggaraan Seba tahun ini. Kemepar juga telah menetapkan Banten sebagai salah satu destinasi priortas yang ada di Indonesia.

"Kami sangat mengapresiasi Seba Baduy tahun ini. Baru kali ini saya melihat Seba yang sangat berbeda. Semoga Banten yang merupakan salah satu destinasi prioritas bagi Indonesia, terus dikembangkan khususnya 7 wonders of Banten, agar mampu mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara" kata Esthy

Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Banten Eneng Nurcahyati mengatakan, kombinasi antara Budaya Tradisi Seba yang dimana Baduy merupakan salah satu 7 Wonders, dengan seni yang ada di daerah-daerah di Provinsi Banten, merupakan upaya pemerintah untuk memberikan suguhan berbeda, serta meningkatkan industri pariwisata di Banten.

"Sengaja untuk yang perdana ini mengenalkan 7 wonder dalam agenda budaya tradisi. Kami mencoba memikirkan apa yang menjadi daya tarik wisatawan, makanya secara bersamaan kami coba sajikan keragaman seni budaya dari daerah lainnya yang dimilki kabupaten/kota di Banten sebagai aset budaya Banten" kata Eneng

Eneng merinci, wisata 7 Wonders of Banten yang terdiri dari Cisadane, Banten Lama, Anyer-Cairta, Tanjung Lesung, Sawarna, Baduy dan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun sebenarnya, Banten tidak hanya memiliki 7 destinasi wisata unggulan, akan tetapi untuk saat ini ke tujuh destinasi itulah yang menjadi fokus utama sebagai branding Banten.

"Itu magnet, bukan berati Banten hanya punya tujuh itu. Jadi bagaimana dengan magnet Banten 7 Wonder ini kami juga mengajak teman-teman di kabupaten/kota untuk fokus, dari Banten 7 wonders ini interlinenya kita gali, kita explore, dan kita tata menjadi lebih cantik. Semoga ini bisa jadi konsen juga buat teman-teman daerah dan para pelaku industri untuk bagaimana caranya membangun pariwisata yang ada di Banten" kata Eneng menjelaskan.

Eneng mewakili Pemerintah Provinsi Banten juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta dalam menyukseskan acara tahunan ritual Seba Baduy.

"Ini yang terbaik saat ini yang bisa kami sajikan dari Dispar Provinsi Banten yang tentu saja tidak berdiri sendiri. Kami juga dibantu Dinas, OPD-OPD lainnya, termasuk Polda, Polres, Polsek, dan pelaku wisata di Banten, serta Genpi Nasional yang datang ke Banten untuk menyaksikan even ini" tutup Eneng.

                                        Serang, 21 April 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

                    KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

                                                                                    ttd

                                                   Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

                                                            NIP. 19660624 200212 1 002

24 April 2018

PRESS RELEASE

Wagub: Pelabuhan Banten Akan Jadi Pelabuhan Internasional

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan bahwa pelabuhan Banten yang dikelola oleh PT Pelindo II dipastikan akan menjadi pelabuhan terbuka untuk perdagangan Internasional. Dengan demikian, volume barang yang akan dilayani bongkar dan muat di pelabuhan yang terletak di Ciwandan, Cilegon tersebut dipastikan akan meroket atau naik tajam dari sebelumnya.

“Pada gilirannya secara langsung baik tidak langsung, hal itu akan meningkatkan perekonomian daerah dan warga Banten,” kata Wagub usai menghadiri pelantikan Asosiasi Perusahaan Bongkar-Muat Indonesia (APBMI) Banten di Cilegon, Selasa (24/4/2018). Hadir dalam acara tersebut HM Fuadi untuk melantik pengurus APBMI Banten yang diketuai Alawi Mahmud.

Wagub mengungkapkan, Kementerian Perhubungan akan menjadikan Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan Internasional. Dengan melihat potensi yang ada di wilayah Provinsi Banten, kata Wagub, peluang usaha kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan untuk mendukung distribusi barang yang keluar masuk pelabuhan di Wilayah Provinsi Banten sangat potensial.

Dalam sambutannya, Wagub mengungkapkan bahwa data  Dinas Perhubungan Provinsi Banten pada tahun 2017 menunjukkan kunjungan kapal di wilayah perairan Provinsi Banten dikunjungi kurang lebih 9.424 kapal, baik domestik maupun internasional. Adapun volume bongkar muat barang luar negeri mencapai 25.724.122 ton, dan bongkar muat barang dalam negeri mencapai 45.237.225 ton.

Terkait hal itu, APBMI Banten diharapkan dapat  memberikan kontribusi dalam kelancaran kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan, sehingga dapat memperlancar arus distribusi barang baik di wilayah Banten maupun nasional. Lebih jauh, Wagub mengingatkan APBMI Banten melakukan pembinaan terhadap anggotanya yang belum melakukan kewajiban untuk mendaftarkan diri pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten.

Saat ini, kata Wagub, sebanyak 143 perusahaan bongkar muat yang telah memiliki ijin berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 152 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan ke kapal. Sebagaimana pasal 5 ayat (3) yang mewajibkan setiap perusahaan bongkat muat untuk memiliki izin usaha yang diberikan oleh Gubernur.

Wagub juga menekankan, APBMI Banten agar mampu menciptakan iklim usaha perusahaan bongkar muat yang baik dan sehat, sehingga dapat memacu pertumbuhan perekonomian yang baik di wilayah Provinsi Banten maupun Nasional. Selanjutnya, Wagub juga mengulas wilayah perairan Provinsi Banten memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam bidang pelayaran mengingat adanya perairan Selat Sunda yang terletak antara Pulau Jawa dan Sumatera serta berdekatan dengan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI I). Hal itu menjadikan perairan laut Provinsi Banten menjadi salah satu yang terpadat di Indonesia, dimana terdapat beberapa pelabuhan penting dan strategis yang melayani jasa kepelabuhanan.

Selain Pelabuhan Banten yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Banten, juga ada pelabuhan umum yang tidak diusahakan yaitu Pelabuhan Karangantu, Pelabuhan Bojonegara, Pelabuhan Anyer serta Pelabuhan Labuan. Berikutnya, masih ada 53 Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang melayani kebutuhan pasokan dan distribusi bahan baku dan hasil produksi untuk kepentingan sendiri.

 

Serang, 24 April 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

 

 

 

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

26 April 2018

PRESS RELEASE

Nomor : 480/ 26.1-PR.DISKOMINFO/2018

 

Menkes dan DPD Dukung Kebijakan Berobat Gratis

            Menteri Kesehatan (Menkes) Republik Indonesia, Nila F Moeloek mendukung kebijakan Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, dalam upaya memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di seluruh Prov Banten dengan cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).  “Kebijakan  ini bisadidesain menjadi program jaring pengaman sosial (social safety nett),” ujar Menteri Kesehatan.

 

Hal ini diungkap Menteri Kesehatan saat menghadiri Rapat Kerja Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara III DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (26/4), yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Banten H Wahidin Halim, Direktur BPJS Pusat serta para pejabat di lingkungan Kemetrian Kesehatan dan Pemprov Banten dengan dipimpin langsung oleh anggota DPD/MPR RI dari Prov Banten H. Ahmad Subadri.

 

Dukungan Menteri Kesehatan ini akhirnya menjawab apa yang selama ini diusulkan dan diinginkan oleh Gubernur Banten yaitu program Kesehatan gratis bagi warga masyarakat Banten hanya dengan menggunakan KTP. Ditegaskan Gubernur Banten bahwa hal ini bukan hanya sekedar memenuhi janji politik dirinya ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Tetapi, hal ini sudah menjadi cita-cita dirinya untuk membantu warga masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu untuk berobat secara langsung ke seluruh RS yang ada di Prov Banten. “Sejak dahulu, saya memang sudah niat kalau jadi Kepala Daerah saya akan menggratiskan biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan bangun infrastruktur yang bagus. Kasihan masyarakat itu, kalau sakit harus lalui prosedur panjang,” katanya.

           

Hal senada diungkapkan oleh anggota DPD/MPR RI H. Ahmad Subadri bahwa seluruh anggota DPD dari Provinsi Banten sangat mendukung apa yang sedang digagas oleh Gubernur Banten, khususnya program Kesehatan Gratis. “Kami akan kawal program Gubernur Banten sampai ke tahap manapun, rakyat banten mendukung seluruhnya”, tegasnya.

 

Selanjutnya Menteri Kesehatan juga mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kebijakan Gubernur Banten untuk melindungi warganya melalui berobat gratis bagi warga miskin dengan menggunakan KTP. Dan, Pemerintah Provinsi Banten sudah menyediakan anggaran hingga Rp. 126 Miliar. Menkes menyarankan, upaya baik Pemprov Banten tersebut, harus diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menkes mengakui upaya menselaraskan kebijakan pelayanan kesehatan gratis Pemprov Banten dengan JKN memerlukan waktu. “Sementara, kata Pak Gubernur barusan, saat ini sudah banyak masyarakat yang menderita sakit dan memerlukan pengobatan segera. Itu sebabnya Saya menyarankan agar Pemprov Banten dapat menggunakan pola jaring pengaman sosial (sosial safety nett) dalam merealisasikan program kesehatan gratisnya”, tegas Menkes.

Meski demikian, Menkes menyarankan Pemprov Banten untuk berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.  Hal itu harus dilakukan supaya kebijakan Pemprov Banten tidak menemui kendala pada masa yang akan datang. Selain itu, Pemprov Banten dituntut membuat roadmap pelaksanaan kebijakan berobat gratis tersebut untuk diintegrasikan dengan program JKN pada masa yang akan datang. “Supaya program berobat gratis yang sekarang berjalan diintegrasikan dengan program JKN,” tandas Menkes.

Hal ini disambut baik oleh Gubernur Banten, yang dinyatakan dengan tegas jika dirinya selaku Gubernur bukan akan menentang kebijakan kesehatan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat, namun sebagai Gubernur beserta jajarannya di Prov Banten dirinya memiliki  tanggung jawab moral dan kerap menyaksikan sendiri kondisi warga masyarakatnya. “Masa warga sakit masih ditolak RS dan Rumah Sakit Umum Negeri dan Swasta kan banyak sekali di Prov Banten, masa warga saya ga bisa masuk, selain itu juga yang sakit kan tidak akan semuanya sakit berbarengan”, tegas WH sapaan akrab Gubernur Banten.

 

Ditambahkan, jika programnya ini untuk mencover keadaan yang sedang terjadi saat ini sementara yang lainnya masih tetap terintegrasikan program kesehatan JKN.  Meski, katanya, mengintegrasikan kesehatan gratis dengan JKN yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tidak serta merta seluruh masyarakat terlayani. Tidak sedikit kekurangan yang ada BPJS saat ini. “Misalnya, masyarakat Kab. Lebak, tidak bisa dilayani oleh rumah sakit yang ada di Tangerang. Sementara fasilitas kesehatan yang diberikan kepada masyarakat hanya ada di Rumah Sakit Tangerang tersebut. Ini memerlukan proses dan waktu yang lama lagi,” tambahnya. Sedangkan program yang digagas Pemprov Banten memungkina berobat dimana saja. “Bahkan berobat diluar Banten, tidak perlu SKTM. Kalau pakai SKTM nantinya banyak calo lagi” selorohnya.

Gubernur juga mengatakan, jika pertemuan Rapat Kerja yang digagas oleh DPD RI dengan Menteri Kesehatan, BPJS dan Pemprov Banten ini, sangat menyambut baik, hal ini menunjukkan jika apa program yang ia canangkan saat ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, semua karena program pembangunan yang ditetapkan dirinya semua pro rakyat, “Saya tidak kuat melihat rakyat merintih sakit butuh pengobatan” tandas Gubernur.

 

 

 

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

 

ttd

 

Drs. H. AMAL HERAWAN BUDHI, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

PRESS RELEASE

Kunjungi Pemkab Lebak, Wagub Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Baik

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Kamis (25/4/2018) berkunjung ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak, mewakili Gubernur Banten dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan Pemprov Banten kepada pemkab/pemkot di Banten. Dalam pertemuan dengan Pemkab Lebak, Wagub memastikan kinerja Pemkab Lebak dalam melayani warga Lebak berjalan dengan baik.

Terkait kunjungannya itu, Wagub menjelaskan bahwa berdasarkan  undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengamanatkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjalankan tugas-tugas atributif urusan pemerintahan yang meliputi tugas koordinasi, tugas pembinaan dan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/ kota. “Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis,” ujarnya.

Wagub bersama rombongan yakni sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten diterima Penjabat Bupati Lebak Ino S Rawita di Aula Pemkab Lebak. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala OPD Pemkab Lebak, Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto, Dandim Lebak Letkol Arh Syafa Susanto, para Camat, Kapolsek dan Danramil se-Kabupaten Lebak.

Dalam pertemuan, Wagub bahkan sempat menginterupsi paparan Penjabat Bupati Lebak yang hendak menutup pertemuan karena memang semua paparan dan dialog interaktif dengan peserta pertemuan telah dilakukan. “Sebentar Pak, saya belum mendengar tentang perkembangan penyaluran rastra (beras rakyat sejahtera). Coba Bu Kadinsos (Kepala Dinas Sosial Pemrpov Banten Nurhana) tolong paparkan di sini kenapa penyaluran rastra di Lebak masih minim. Saya terima informasi ini langsung dari Pak Mensos (Menteri Sosial Idrus Marham),” sela Wagub

Mendapati perintah tersebut, Nurhana lalu berbicara kepada peserta pertemuan bahwa penyaluran rastra alokasi tahun 2018 di Kabupaten Lebak sejauh ini masih minim. Hal itu, kata dia, disebabkan oleh faktor cuaca, sehingga penyaluran oleh Bulog ke titik distribusi sulit dilakukan. “Dalam beberapa pekan ini sering hujan. Tapi kami bersama dengan Pemkab Lebak berjanji untuk segera menuntaskan distribusi rastra yang tersisa sesegera mungkin,” kata Nurhana.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut juga terungkap tentang banyaknya ruas jalan di Lebak yang rusak akibat aktivitas penambangan pasir. Pemkab Lebak mengaku, selain dari sisi pengawasan yang memang sulit dilakukan karena terbatasnya personil pengawas yang dimiliki, juga ada persoalan keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan.

Terkait persoalan tersebut, Wagub mengusulkan agar Pemkab Lebak melakukan pengajuan penyerahan tanggung jawab sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pemkab Lebak, ke Pemprov Banten. “Saya kira diajukan saja pelimpahannya, nanti biar diproses oleh pemprov. Jadi nanti Pemkab Lebak bisa lebih fokus ke jalan poros desa yang itu juga tidak kalah pentingnya,” kata Wagub disambut tepuk tangan peserta pertemuan.

Masih dalam pertemuan tersebut, juga terungkap Pemkab Lebak mengalami kekurangan unit mobil pemadam kebakaran, sehingga Pemkab Lebak bermaksud meminta bantuan keuangan untuk keperluan pengadaan unit mobil pemadam kebakaran. Menyikapi pengajuan tersebut, Wagub justru mengusulkan agar Pemkab Lebak melakukan pengajuan pinjam pakai unit mobil damkar ke Pemprov Banten.

“Setahu saya di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemprov Banten) banyak itu mobil begitu. Pinjam saja, ajukan pinjam pakainya. Kalau nunggu bantuan keuangan itu lama lagi prosesnya,” kata Wagub

Selain itu Wagub juga memaparkan tentang prioritas anggaran Pemprov Banten mulai tahun 2018 ini yang di titik beratkan ke 3 sektor pelayanan dasar, yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Andika mengungkapkan, anggaran untuk ketiga sektor pelayanan dasar tersebut di APBD 2018 masing-masing sekitar Rp 1,4 triliun, Rp1,2 triliun, dan Rp1,4 triliun.

“Jadi jangan heran kalau bantuan keuangan ke kabupaten/kota jadi agak berkurang jumlahnya. Idealnya memang untuk menekan disparitas selatan-utara, pemkab di selatan seperti Lebak ini dapat bantuan keuangannya Rp150 miliar, yang di utara Rp50 miliar juga cukup,” tegas Wagub.

 

 

                                                                                                                                                           

Serang, 26 April 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

 

ttd

 

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

27 April 2018

PRESS RELEASE

Banten Siap Sambut May Day 2018

 

 

                                               

                                   

Serang, 27 April 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

 

 

 

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

MEI

2 Mei 2018

PRESS RELEASE

Wagub: Interchange Cikande Bukti Nyata Sinergi Pemerintah dan Swasta

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy bersama Bupati Serang Rt Tatu Chasanah serta perwakilan dari PT. Marga Mandala Sakti dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)  meresmikan jalan simpang susun Cikande atau interchange di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang pada Rabu (02/05/2018).  Pintu tol baru di jalan tol Tangerang-Merak ini dibangun untuk memecah kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Serang timur.

Proyek pembangunan yang menelan dana Rp194 miliar lebih ini merupakan simpang susun pertama yang dibangun atas inisiatif pemerintah daerah dengan dana dari APBD plus kontribusi dari perusahaan di wilayah Serang timur.

Wagub mengatakan, pembangunan simpang susun Cikande merupakan wujud nyata dimana dunia usaha dan pemerintah saling bahu membahu untuk dapat berkolaborasi, sehingga tercipta sinergitas yang berbasis pada kemanfaatan bagi masyarakat. Wagub berharap, simpang susun ini dapat menguatkan kekuatan ekonomi di Provinsi Banten khusunya di Kabupaten Serang.

Menurut Wagub, dengan adanya simpang susun ini akan tercipta multiplier effect bagi daerah, dan masyarakat sekitar Cikande harus bersiap untuk lebih kompetitif, lebih berdaya saing dan meningkatkan kemampuannya untuk turut serta dalam perkembangan perekonomian di sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa.

Gubernur peresmian peresmian ini bisa memeberikan kekuatan baru bagi kita semua dalam penguatan pertumbuhan ekonomi dan dalam kaitan penguatan pertumbuhan SDM kita di banten dan kabupaten serang, sehingga kita dapat memberikan kontribusi peran terhadap masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat, sehingga banten lebih baik lagi, lebih maju sesuai harapan dan cita-cita masyarakat.

Pemprov Banten, kata Wagub, saat ini tengah melaksanakan percepatan di  segala aspek termasuk penyelesaian pembangunan infasrtruktur jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten. Pemprov memiliki komitmen yang kuat untuk dapat menyelesaikan seluruh bidang infrastruktur jalan agar bisa selesai tiga tahun kedepan. Hal ini menjadi tugas berat agar bagaimana dapat memaksimalkan potensi pembangunan yang ada di wilayah selatan Banten terutama di Kabupaten Serang. Karena, Wagub melihat potensi investasi, potensi pengembangan untuk pertumbuhan ekonomi harus ditunjang oleh pembangunan infasrtruktur jalan atau jembatan yang memadai.

“Dengan mengucap Bissmillahirrahmanirrahim, simpang susun Cikande jalan tol Tangerang-Meraksaya resmikan,” ucap Wagub Andika diujung sambutannya.

Bupati Serang Rt Tatu Chasanah menjelaskan, keberadaan interchange Cikande akan memecahkan persoalan kemacetan di wilayah Serang Timur yang kerap terjadi setiap hari. Selain itu, pengoperasian simpang susun ini bertujuan untuk pengembangan kawasan industri di wilayah Serang Timur. Dengan dioperasikannya simpang susun Cikande akan berdampak terhadap investor yang masuk ke wilayah Kabupaten Serang Timur, sehingga investor berduyun-duyun masuk ke Kabupaten Serang.

Menurut Tatu,  dengan datangnya para investor ke Kabupaten Serang, akan berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan turut membantu mencari solusi mengurangi jumlah pengangguran yang saat ini masih tinggi di wilayahnya. Menurutnya, Pemkab Serang telah siap menghadapi hal tersebut dan pihaknya telah meminta Dinas Perizinan untuk memberikan kemudan-kemudahan kepada para investor yang akan masuk ke Kabupatem Serang.

Presiden Direktur PT.Marga Mandala Sakti Kris Ade Sudiyono mengatakan, simpang susun Cikande memiliki panjang 1,3 Km dan dilengkapi dengan sebuah alat weight in motion untuk mengangkut kendaraan yang mengalami overloading. Dengan adanya simpang susun, pihaknya berharap pergerakan industri sekitar Cikande maupun Serang dapat lebih mudah dan mampu mendorong percepatan Investasi di berbagai wilayah Provinsi Banten.

Untuk diketahui, Simpang Susun atau interchange Cikande ini  kini resmi sebagai bagian dari Jalan tol Tangerang-Merak, yang pengoperasian untuk umumnya akan dilakukan pada pukul 00.00 WIB atau tengah malam setelah acara seremonial peresmian.

Proyek interchange dimulai sejak 2014 dan diselesaikan pada April 2017. Exit tol tersebut dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare di Desa Julang dan Desa Nambo Ilir, Kecamatan Cikande, sepanjang 1,3 kilometer. Proyek dilaksanakan dua tahap, tahap pertama oleh PT Pembangunan Perumahan pada 2015, dilanjutkan tahap kedua oleh PT Modern Widya Technical pada 2016.

                                                 Serang, 2 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

PRESS RELEASE

Pangdam III Siliwangi Kunjungi Banten, Gubernur Laporkan Pelaksanaan Pilkada

Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Besar Harto Karyawan mengunjungi Provinsi Banten, Rabu (03/05/2018). Kedatangan Pangdam ini dalam rangka silaturahmi dengan kepala daerah, FKPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan jajaraanya dilingkungan Korem 064/MY Serang. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Banten Wahidin Halim melaporkan sejumlah hal terutama terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Provinsi Banten yang hingga saat ini berjalan aman dan lancar.

Gubernur menjelaskan, saat ini, di Provinsi Banten terdapat empat pilkada yakni dua kota dan dua kabupaten, dan hingga saat ini berjalan normal. Bahkan, Gubernur kemarin berkunjung ke Kota Tangerang bertemu Dandim dan Kapolres, dan hari ini Gubernur bersilaturahmi ke Kabupaten Tangerang suasana Pilkada terasa adem-adem saja. Termasuk di Kota Serang dan Lebak juga sama.

Namun begitu, lanjut Gubernur, Banten sebagai daerah yang memiliki garis pesisir yang cukup panjang harus menjadi perhatian seluruh pihak terutama pihak keamanan untuk meningkatkan pengamanan agar tidak terjadinya penyelundupan narkoba. Karena, sebagai daerah pesisir, perlu kewaspadaan khusus masuknya orang-orang yang tidak bisa dikendalikan, khusunya berkaitan dengan narkoba dan lain barang-barang terlarang lainnya.

Selain mengucapkan selamat datang kepada Pangdam yang beberapa bulan lalu menjabat di Kodam Siliwangi tersebut, Gubernur juga melaporkan kondisi Banten yang cukup aman karena tangan-tangan dingin Kapolda, Danrem dan semuanya. Sehingga, Banten hingga hari ini tidak terjadi gejolak apapun yang dianggap menonjol. Kegiatan buruh (Mayday) yang ikut dipantau Gubernurpun, berlangsung aman dan normal.

Diakhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh jajaran TNI untuk bekerjasama dan mendukung program kebersihan yang digalangkan oleh Pemprov Banten terutama revitalisasi kawasan Banten Lama. Gubernur meminta dukungan gerakan kebersihan di Provinsi Banten. Gubernur ingin Banten bersih wilayahnya, daerahnya termasuk kawasan Banten Lama. Gubernur juga mengaku akan meminta izin komandan  batalyon untuk kerja bakti bersama dan mensosialisasikan bahwa Banten harus bersih harus nyaman.

Apalagi, Gubernur mendengar informasi bahwa Pangdam Siliwangi mensponsori sungai Citarum yang tadinya begitu banyak sampah, kotor sekarang sudah bersih. Gubernur berharap program tersebut bisa ditularkan ke Provinsi Banten.

Untuk diketahui, selama dua hari kedepan Pangdam bersama jajarannya akan berada di Banten dan melakukan beberapa kegiatan di Provinsi Banten.

                                                      Serang, 2 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

3 Mei 2018

PRESS RELEASE

Wagub Dukung RUU Peningkatan PAD

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memberikan apresiasi dan dorongan kepada tim ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mewakili Komite 4 yang telah menyusun rencana undang-undang (RUU) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD). Menurut Wagub, RUU tersebut penting untuk diterapkan dalam rangka memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang saat ini belum sepenuhnya merata. Sehingga, ia berharap agar RUU inisiatif ini dapat diakomodir oleh DPD RI.

Wagub mengungkapkan, Sistem Teknologi dalam memaksimalkan pajak yang belum sepenuhnya merata dikarenakan belum mampu menjangkau seluruh daerah yang ada di Provinsi Banten, khususnya daerah selatan Seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Wilayah tersebut sangat sulit untuk diterapkan karena belum meratanya pembangunan. Semisal, lanjut Wagub, jika membayar pajak melalui Automated Teller Machine (ATM) di daerah selatan sulit karena hanya ada satu unit.

Wagub menjelaskan, dalam realisasi pendapatan daerah Provinsi Banten pada 3 tahun terakhir, yakni pada tahun 2015 kurang lebih sebanyak Rp 7,32 triliun, pada 2016 meningkat menjadi Rp 8,65 trilun dan pada 2017 sebesar Rp 9,63 triliun. Saat ini Provinsi Banten terus memaksimalkan dan memanfaatkan pendapatan daerah melalui pajak untuk pembangunan di 8 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten. Hal ini dilakukan agar dapat menyeimbangkan pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Karena, untuk menyelenggarakan program pembangunan daerah, masih bergantung pada pendapatan daerah melalui pajak, dan pajak kendaraan bermotor adalah penyumbang terbesar untuk penyelenggaraan pembangunan di daerah. 

Wagub mengungkapkan, dengan adanya RUU PPAD, diharapkan ada inovasi bagi daerah khususnya pada level provinsi. Karena mendapatkan wadah (regulasi-red) yang jelas dalam konteks penguatan fiskal dan berpengaruh dalam pembangunan. Dalam rata-rata rasio kemandirian daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten sebesar 66,87 persen. Terdapat tiga daerah dengan rasio kemandirian yang tinggi di Provinsi Banten, diantaranya yakni Kota Tangerang Selatan dengan rasio sebesar 158,67 persen,

Kota Tangerang sebesar 127,53 persen, Kabupaten Tangerang dengan persentase sebesar 117,20 persen dan yang terendah ada di daerah selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten  Lebak. Sehingga, diperlukan inovasi penguatan dalam  menggali potensi daerah agar memaksimalkan pembangunan. Maka dari itu, perlu adanya kebersamaan antara Pemerintah Provinsi dengan DPD agar dapat menjadi penyambung aspirasi daerah di tingkat pusat.

.

                                               Serang, 3 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

PRESS RELEASE

Gubernur Ajak Pemkab/Pemkot Hilangkan Ego Sektoral

Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin rapat koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Kamis (3/5/2018). Dalam rapat tersebut, Gubernur mengamanatkan sekaligus mengajak pemerintah kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Banten untuk menanggalkan sikap ego sektoral dalam menjalankan tata kelola pemerintahan terutama pembangunan untuk masyarakat. Hal ini bertujuan agar koordinasi dan komunikasi antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berjalan dengan baik dan program yang dicanangkanpun terealisasi sesuai harapan masyarakat.

Rapat tersebut dihadiri Walikota dan Wakil Walikota Serang, Ketua DPRD Kota Serang, Forum Komunikasi Daerah (TNI/POLRI), para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota Serang. Gubernur mengatakan, perlu dibangun sebuah tradisi koordinasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, karena apabila hal ini terjadi atau berjalan dengan baik, maka kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan dapat tertangani lebih baik.

Menurut Gubernur, tidak ada dikotomi perbedaan kepentingan ketika kita membicarakan tentang masyarakat, baik masyarakat provinsi maupun masyarakat kabupaten/kota. Karena, seluruh tujuan pembangunan adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan harus bekerja untuk masyarakat.

Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa sesuai yang diamanatkan UUD bahwa gubernur adalah wakil pemerintah pusat sebagai kordinator kepada Kementerian dan Lembaga (K/L) vertikal, maka perlu dilakukan cara bagaimana menyinkronkan program antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kotanya baik koordinasi dan komunikasi secara vertikal, fungsional ataupun terstruktur.

Gubernur menyarankan agar Kota Serang mengenali tentang visi misi kotanya, sehingga memudahkan dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Meskipun Indikator Makro yang ada di Kota Serang sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat.

Gubernur berharap agar Kota Serang menjadi kota terbaik karena sebagai ibukota Provinsi Banten, maka perlu dilakukan beberapa pembenahan dan perbaikan di berbagai sektor untuk dapat mewujudkannya. Dengan beberapa kendala yang tengah dihadapi Pemerintah Kota Serang, Pemerintah Provinsi Banten siap membantu agar tata kelola program-program pembangunan yang ada di Provinsi Banten berjalan dengan baik dan sesuai target yang telah ditetapkan.

                                                 Serang, 3 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

7 Mei 2018

PRESS RELEASE

Gubernur Minta Honorer K1/K2 Siapkan Diri Ikut Seleksi

Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin Apel Gabungan di halaman Masjid Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang pada Senin (7/5/2018). Dalam apel tersebut, Gubernur mengamanatkan sejumlah hal kepada seluruh peserta apel, salah satunya mengenai kesempatan pegawai honorer kategori I (K1) dan kategori II (K2) untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Yakni dengan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam tahun ini. Atas hal tersebut, Gubernur meminta seluruh pegawai honorer dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Dalam sambutannya, Gubernur mengatakan jika sampai saat ini masih ada hal yang menjadi beban pikiran dirinya sebagai Gubernur, salah satunya adalah tentang pegangkatan honorer K1 dan K2. Itulah sebabnya ia menyempatkan diri untuk mempertanyakan langsung hal tersebut kepada MenPAN-RB. Menurut MenPAN-RB, tahun ini akan diselenggarakan penerimaan CPNS khususnya untuk guru dan honorer K1 dan K2. Oleh karena Itu,secara khusus Gubernur memberikan pesan agar mempersiapkan diri dan belajar agar bisa diterima dalam seleksi tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur juga mengingatkan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Provinsi Banten untuk tetap menjaga performa kerja agar lebih baik lagi, dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Gubernur meminta ASN untuk selalu fokus dan tidak terpengaruh dengan isu-isu dan berita bohong yang berkembang saat ini, yang dapat mengganggu kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait Pelantikan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pejabat fungsional hari ini, Gubernur tegaskan ia tidak ikut campur dan intervensi tentang siapa-siapa (pejabat fungsional) yang akan dilantik. Mereka yang menentukan adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan Sekertaris  Daerah (Sekda) Provinsi Banten. Hal ini biasa dilakukan dilingkungan Provinsi Banten. Pejabat fungsional yang dilantik serta umumnya ASN yang ada di Provinsi Banten harus meningkatkan disiplin dan kinerjanya.

Gubernur juga mengingatkan agar gerakan semangat kebersihan terus digaungkan dan digalakkan. Diakhir sambutannya, Gubernur menyampaikan permohonan maaf selaku pribadi ataupun sebagai gubernur atas kekhilafan, kesalahan, kealfaan baik yang di sengaja maupun tidak, karena sebentar lagi akan segera memasuki bulan suci ramadhan.

                                                  Serang, 7 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

8 Mei 2018

PRESS RELEASE

Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja, Gubernur Rencanakan Bangun BLK di Selatan

Gubernur Banten Wahidin Halim memimpin Rapat Koordinasi (rakor) Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, bertempat di Aula Kantor Bupati Pandeglang, Selasa (8/5/2018). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur merencanakan untuk membangun Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang mudah diakses wilayah Banten bagian selatan yakni Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Hal ini untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga kerja di Provinsi Banten secara merata baik wilayah Banten bagian utara, selatan maupun barat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Pandeglang Irna Narulita, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Forum Komunikasi Daerah (FKD) Kabupaten Pandeglang.

Gubernur mengungkapkan, melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten, ia telah meminta untuk mulai direncanakan pembangunan gedung BLK yang lokasinya antara Pandeglang – Lebak. Sehingga para peserta pelatihan yang berasal Serang, Lebak dan Pandeglang tidak perlu jauh-jauh mendatangi BLK yang ada di Serpong.

"Perlu dibangun yang lebih bagus, minimal setara dengan BLK Provinsi yang ada di Serpong, atau lebih bagus. Sehingga, BLK tersebut mampu menciptakan tenga kerja siap pakai dan bersaing dengan tenaga kerja asing (TKA), “ ungkap Gubernur saat menjawab berbagai usulan para kepala dinas di Kabupaten Pandeglang saat berdialog langsung dengan Bupati Pandeglang.

Untuk diketahui, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah kelima yang dikunjungi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam rangka rakor bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Setelah sebelumnya mengunjungi Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Serang. Hal ini dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten sebagai kepanjangan pemerintah pusat kepada daerah sesuai dengan amanat undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam acara tersebut, selain memaparkan program-program prioritas Provinsi Banten, Gubernur juga melakukan koordinasi serta mendengarkan aspirasi dari setiap pejabat dari kabupaten/kota yang dikunjungi. Demikian pula dengan Kabupaten Pandeglang, banyak hal yang ditanyakan dan dikoordinasikan para pejabat Kabupaten Pandeglang kepada Gubernur. Selain masalah pengganguran dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal Pandeglang, Gubernur yang didampingi oleh seluruh pejabat provinsi yang hadir juga turut menjawab permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi Kabupaten Pandeglang.

                                               Serang, 8 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002

PRESS RELEASE

DPRD Setujui LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Banten di Gedung DPRD, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (8/5/2018). Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Muflikhah, DPRD Banten secara penuh menyetujui LKPj Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2017 dengan beberapa rekomendasi yang akan diajukan untuk penggunaan anggaran pemerintah provinsi Banten tahun 2018.

Atas hal tersebut, Gubernur menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada seluruh anggota DPRD Banten yang telah memberikan masukan serta rekomendasi untuk Gubernur, guna menata lebih pengelolaan keuangan dan laporan keuangan pemerintah menjadi lebih baik. Gubernur juga mengiimbau kepada semua lapisan pemerintah daerah, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, ataupun organisasi perangka daerah (OPD) untuk lebih keras lagi dalam melayani masyarakat. Karena saat ini, apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi belum bisa dinilai memuaskan. Kedepannya, Gubernur mengajak untuk meningkatkan layanan, program kerja, serta mempercepat target kerja guna menjadikan Banten lebih baik lagi.

Disamping itu, Gubernur juga mengingatkan para Kepala OPD dan seluruh jajarannya agar lebih fokus dalam merealisasikan seluruh program-program kegiatan yang telah, sedang dan akan dicanangkan. Sehingga, yang menjadi target Pemerintah Provinsi Banten sesuai dengan visi misinya, dapat terwujud sesuai harapan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama berkaitan dengan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing daerah.

Dalam sambutannya, Gubernur mengajak para anggota DPRD Banten serta seluruh OPD di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten untuk sama-sama menangkal hoax atau isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat. Gubernur menilai, saat ini persoalan hoax menjadi ancaman yang cukup serius dalam berjalannya pemerintahan kedepan. Menurutnya, rasa saling percaya harus dipupuk guna menghindari terpecah belahnya semua lapisan masyarakat.

                                                Serang, 08 Mei 2018

An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN

KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK

ttd

Drs. H. AMAL HERAWAN B, MM., M.Pd.

NIP. 19660624 200212 1 002